PMI Kirim Tim Ahli Ke Jepang

PMI Kirim Tim Ahli Ke Jepang

CIMOS NEWS - Palang Merah Indonesia (PMI) malam ini akan mengirimkan tiga ahli ke Jepang untuk mencari orang Indonesia yang hilang akibat gempa bumi dan tsunami yang terjadi Jumat pekan lalu.

"Malam ini kami kirim tiga orang tim ahli untuk membantu kedutaan kita menghubungkan masyarakat Indonesia yang belum ketemu," kata Jusuf Kalla di Bandung, Kamis 17 Maret 2011.

Menurut JK, tim ahli ini menguasai metode family link, suatu metode internasional yang dikembangkan oleh Palang Merah Internasional untuk menghubungkan orang-orang dan keluarga yang hilang. Tim ini nantinya akan bekerja tanpa batas waktu, tergantung seberapa banyak orang Indonesia ygn belum ketemu.

Selain itu, lanjut JK, tim juga diperintah untuk mencari kemungkinan untuk mengirim bantuan mengingat ketatnya aturan pengiriman bantuan ke negeri sakura itu. Hingga saat ini baru tiga negara saja yang diizinkan untuk membantu Jepang secara langsung karena sebelumnya telah memiliki hubungan yang dekat yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru.

"Selain itu tidak boleh, hanya boleh memberikan bantuan dari masyarakat ke masyarakat, namun pemerintah Jepang belum menerima hanya masyarakat yang dikoordinir oleh palang merah masing-masing negara," jelasnya.

Menurut JK, standar keamanan di Jepang sangat tinggi, tidak mudah bagi orang Indonesia untuk melakukan operasi bantuan di Jepang karena terkendala dengan peralatan dan pengetahuan bahasa.
YOGA HARJANU ARGA

Tsunami hantam Jepang (AP Photo/NHK TV)

BERITA TERKAIT

• Tim Indonesia ke Jepang Siap Atasi Radiasi
• Konglomerat RI Bantu Korban Tsunami Rp6,8 M
• 15 WNI Dievakuasi dari Fukushima
• Tsunami Tak Mampu Rusak Mental Warga Jepang
• Indonesia Kirim Tim ke Jepang Malam Ini

Lorenzo: Aku Lebih Baik dari Rossi

Lorenzo: Aku Lebih Baik dari Rossi

1

CIMOSNEWS.BLOGSPOT.COM/YOGA HARJANU ARGA 

TERKAIT:

• Lorenzo: Nenekku Bisa Lebih Cepat
• Lorenzo Pesimistis, Spies Optimistis
• Lorenzo: Tenaga Jadi Persolan Utama Kami
• Lorenzo: Pedrosa dan Stoner yang Lebih Cepat

LONDON, CIMOSNEWS.BLOGSPOT.com — Dalam wawancara dengan Reuters, Rabu (16/3/2011), juara dunia MotoGP 2010, Jorge Lorenzo, mengaku sebagai underdog dalam mempertahankan prestasinya pada musim balapan 2011. Namun, pebalap asal Spanyol itu mengaku masih lebih baik dari Valentino Rossi saat ini.

"Favorit tahun ini adalah Dani Pedrosa dan Casey Stoner, baru saya, rekan saya Ben Spies, Marco (Simoncelli), dan Andrea (Dovizioso)," ungkap Lorenzo melalui telepon internasional dari Doha, Qatar. Baginya, Dani dan Stoner adalah pebalap yang kuat, sangat tangguh, dan memiliki motor yang cepat.

Pebalap kelahiran Mallorca 23 tahun lalu ini tidak memandang remeh Simoncelli dan Dovizioso yang sama-sama dari Honda. Namun, Dani dan Stoner telah mempertontonkan kedahsyatan Honda RC212V saat di Sepang (Malaysia) dalam sesi tes, termasuk juga di Losail (Qatar), baru-baru ini.

Mengenai Ducati, Lorenzo menilai mereka tidak dalam kondisi puncak meski mampu mendapat hasil maksimal. Ketika ditanya mengenai kemungkinan Ducati meraih kemenangan, "Mungkin ya, mungkin tidak. Yang jelas, ia (Rossi) akan mengalami persaingan yang sulit, mungkin lebih dari sebelumnya dalam kariernya," papar Lorenzo.

Dana untuk Humas Pemerintah Rp1 Triliun

Dana untuk Humas Pemerintah Rp1 Triliun

Daripada dana untuk pasang iklan di media yang tendensius, lebih baik untuk hal lain.

Rabu, 23 Februari 2011, 17:23 WIB

Ismoko Widjaya, Suryanta Bakti Susila

Dipo Alam (Antara/ Yudhi Mahatma)

BERITA TERKAIT

• JK: Dipo Alam Berlebihan
• Dipo Alam: Banyak Menteri Tak Bela Presiden
• Din: Boikot Media, Manifestasi Kecongkakan
• Dipo Alam: Saya Tak Menyesal Kritik Media
• Politikus Demokrat Ikut Kecam Dipo Alam

VIVAnews -Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam terus menuai kontroversi. Hari ini, Rabu 23 Februari 2011, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Gedung DPR, Dipo mengajak semua divisi kehumasan di pemerintahan untuk tidak menghadiri undangan sebagai narasumber media yang dianggap tendensius.
Dipo juga meminta mereka tidak memasang iklan di media yang tendensius dan menjelek-jelekan pemerintah. Pemerintah memang punya dana yang digunakan untuk proyek kehumasan.

"Berapa dana APBN untuk humas pemerintah ini? 1 triliun rupiah," kata Dipo Alam dalam rapat dengan Komisi II DPR itu. 

Menurut Dipo, daripada dana pemerintah dipakai untuk pasang iklan di media yang tendensius, lebih baik digunakan untuk hal lain. Misalnya memperluas dan meningkatkan mutu informasi mengenai kinerja kementeriandan lembaga yang perlu diketahui masyarakat.

"Sehingga, media yang menjelekkan pemeirntah dan SBY ini dapat diimbangi dari humas ini," ujar Dipo.

Selain itu, Dipo juga mengkritik jajaran kehumasan pemerintahan. Karena, dengan dana yang tersedia itu ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu program kerja masing-masing kementerian. Dipo pun mempertanyakan kembali apakah angka Rp1 triliun itu sudah efektif dan efisien.

"Apakah sekarang pers tahu (program kerja pemerintah). Mereka (pers) kurang mendapat informasi dari humas-humas pemerintah. Ini yang saya kritik ke pemerintah," ujar aktivis mahasiswa tahun 70an ini.

Pada kesempatan yang berbeda, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai langkah Dipo yang mengkritik jajaran pemerintahan itu sudah berlebihan. Dipo dinilai tidak berwenang melakukan itu.

"Ya itu tentu berlebihan pernyataan. Karena sebagai check up, Pak Dipo sebenarnya tidak punya kewenangan untuk ke aparat pemerintah lain, yang punya hak itu Presiden atau menteri yang bersangkutan," kata Jusuf Kalla di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 23 Februari 2011.
• VIVAnews

Wapres Instruksikan Pembuktian Terbalik

Kasus Gayus

Wapres Instruksikan Pembuktian Terbalik

KOMPAS/ALIF ICHWAN Terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan saat menunggu sidang perdananya di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (8/9/2010). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Albertina Ho, Rabu (19/1/2011), menghukum Gayus selama 7 tahun penjara.

1

TERKAIT:

• Kasus Gayus, 7 Pejabat Kemkeu Dipecat
• Gayus Urusi Wajib Pajak Perusahaan Asing
• Satgas Klaim Ada Kemajuan Pesat
• Gayus dan Pembuktian Terbalik
• Masih Gelap Berapa Kekayaan Valas Gayus

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono memerintahkan agar penegak hukum menerapkan pembuktian terbalik dalam mengungkap kasus korupsi pajak Gayus HP Tambunan senilai Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar. Metode pembuktian terbalik, kata Boediono, efektif dapat mengungkapkan kasus mafia pajak.

"Saya tekankan, kami akan terus mengupayakan untuk membuat proses pembuktian terbalik ini efektif sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, kami menginginkan ini nanti menjadi suatu instrumen bagi kami untuk mencegah dan menanggulangi masalah korupsi ini. Pembuktian terbalik ada landasan hukumnya dan tentu nanti instansi yang terkait menindaklanjuti apa yang dilakukan," kata Boediono pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Boediono mengatakan, ada dua keuntungan penerapan metode pembuktian terbalik. "Pertama, uang negara dengan cepat bisa kembali ke negara, tidak perlu proses yang terlalu panjang. Ini sangat bagus untuk mengamankan uang-uang ini kembali ke negara," kata Boediono.

Ia menambahkan, "Kedua, ini akan memberikan dampak jera yang cukup signifikan kalau bisa berjalan dengan baik. Tentu ini semua harus mengikuti proses hukum yang seharusnya. Dan, ini sedang digarap oleh para unsur pimpinan penegak hukum."

Boediono berharap metode pembuktian terbalik dapat menjadi salah satu alat untuk mengaktifkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sementara itu Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, metode pembuktian terbalik terbukti efektif pada kasus korupsi Bahasyim. Penegak hukum, kata Basrief, berhasil merampas kepemilikan uang Bahasyim senilai Rp 66 miliar. Pasalnya, Bahasyim tak mampu menjelaskan dari mana dirinya memperoleh uang Rp 66 miliar.

Pada metode pembuktian terbalik atau pembalikan beban bukti, seorang terdakwa harus dapat membuktikan asal atau sumber kepemilikan uangnya. Jika terdakwa tak mampu menjelaskannya, sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, negara berhak merampas uang tersebut.

Menkeu Masih Ngotot Batasi BBM Bersubsidi?

Menkeu Masih Ngotot Batasi BBM Bersubsidi?

"Kalau BBM bersubsidi dibatasi, pemerintah akan menuai kritik yang sangat pedas."

Kamis, 24 Februari 2011, 00:09 WIB

Nur Farida Ahniar

SPBU Pertamina (VIVAnews/Tri Saputro)

BERITA TERKAIT

• Angkutan Umum Dilarang Naikkan Tarif
• Pemerintah Tunda Larangan Premium?
• Tepat Volume BBM dengan Barcode Subsidi
• 409 Angkutan Umum Dipasang Barcode Subsidi
• Uji Coba Pembatasan Premium Dimulai Besok

VIVAnews- Pemerintah mulai tampak gamang memberlakukan  pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya akan dilaksanakan April 2010. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, kini pasrah jika pelaksanaan pembatasan BBM tersebut ditunda.

"Mungkin kalau seandainya harus ada penundaan ya ditunda, yang penting harus efektif," ujar Agus di sela rapat gabungan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2011.

Penundaan itu, menurut Agus, menunggu hasil kajian pembatasan premium yang dilakukan oleh tim independen dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Indonesia. Hasil kajian itu rencananya akan selesai pada Maret 2011 dan dikonsultasikan dengan Komisi VII DPR.

Jika hasil kajian menunjukkan pembatasan BBM bersubsidi kurang bermanfaat dibanding beban yang harus ditanggung masyarakat, maka opsi penundaan bisa diterima. "Pemerintah akan mempelajari dan melakukan sejumlah simulasi untuk mencari alternatif lain," kata Agus.

Senada dengan Agus, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, juga mengatakan pemerintah tidak memaksakan

Sebelum melaksanakan program tersebut, pemerintah memastikan akan memperhatikan kondisi pasar, harga patokan minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga pangan. "Semua penting karena BBM berkontribusi besar dalam inflasi," ujarnya.

Penundaan ini tentunya mengecewakan Menteri Keuangan, karena selama ini ia yang paling ngotot menerapkan pembatasan BBM bersubsidi. Maklum saja, sebagai bendahara negara, ia mengetahui betul anggaran bisa jebol gara-gara subsidi yang meningkat. pembatasan BBM jika hasil studi tim independen menganggap kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan saat ini. "Ini demi kebaikan semua," katanya beberapa waktu lalu.
Jika tak jadi dilakukan April, maka subsidi akan membengkak Rp3 triliun selama 2011. Apalagi subsidi 2010 sebesar Rp88 triliun dipakai oleh 75 persen pengguna BBM yang seharusnya tidak menerima subsidi. Jika 75 persen konsumen itu tetap menikmati subsidi, maka berapapun penghematannya akan tidak banyak berarti.

Awalnya pembatasan BBM bersubsidi diharapkan dapat dilakukan awal September atau paling lambat Oktober 2010. Menkeu meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera memutuskan opsi pembatasan BBM. Pasalnya setiap satu juta kiloliter penambahan BBM akan membutuhkan tambahan subsidi kira-kira Rp1,9 triliun.

"Dari kami (Kemenkeu) sangat diharapkan agar tidak melebihi kuota. Kami juga mengingatkan kepada Kementerian ESDM agar sama-sama menjaga kuota subsidi," ujarnya tahun lalu.

Lalu target itu kembali ditunda menjadi awal tahun atau Januari. Namun harus kandas karena DPR belum mau menyetujui selama belum ada kajian yang mendalam. Keputusan terakhir, pembatasan BBM bersubsidi ditunda hingga akhir Maret tahun ini. Namun, dengan inflasi yang tinggi, pemerintah diragukan mempunyai nyali untuk terus menerapkan kebijakan itu.

Salah satu yang meragukan yaitu, Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan yang pesimis pembatasan BBM dilakukan tepat waktu. Tingginya inflasi adalah alasan sulitnya menerapkan kebijakan ini.

Fauzi memperkirakan pemerintah tak bakal mencabut subsidi BBM ataupun melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi, karena inflasi pangan diperkirakan melampaui 7,5 persen pada kuartal II tahun ini.
"Kalau BBM bersubsidi dibatasi, pemerintah akan menuai kritik yang sangat pedas," kata Fauzi di Jakarta, Senin, 21 Februari 2011. "Karena itu, [pembatasan BBM)] mustahil dilakukan."

Menurut Fauzi, kemampuan fiskal pemerintah masih kuat membiayai subsidi BBM tahun ini. Tahun lalu, misalnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih tergolong kecil. "Ini bisa dijadikan indikator," katanya.

Uji coba jalan terus

Meski ada tanda-tanda ditunda, uji coba pembatasan BBM bersubsidi sudah dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada 409 kendaraan umum berplat kuning. Angkutan M01, M01A dan MO1G dipasang stiker barcode di kaca yang akan digunakan sebagai instrumen untuk mengetahui apakah angkutan umum itu telah mengisi bahan bakar dengan subsidi. Jatah setiap kendaraan hanya sekitar 40 liter.

Selama masa uji coba, di kawasan itu akan ada lima SPBU yang memberikan fasilitas bahan bakar subsidi, yakni SPBU Jalan Jatinegara, Jalan Jatinegara Kecil, Jalan Matraman (sebelah Shell), Jalan Matraman (sebelah Gramedia), dan Jalan Kramat Raya. Pemilihan lima SPBU itu karena lokasinya sangat strategis.

Setelah uji coba itu dievaluasi dan diketahui hasilnya cukup baik, maka akan diganti dengan alat yang disebut radio frequency and detefication (RFAD). Seluruh alat itu akan disiapkan Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan. 
Pemasangan stiker barcode diberlakukan karena BBM bersubsidi hanya boleh dijual kepada kendaraan pelat kuning yang biasa dipakai angkutan umum.
• VIVAnews